TULANG BAWANG BARAT — Isu internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat setelah Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengeluarkan pernyataan resmi pada 13 Desember 2025 yang menegaskan bahwa dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah menurut hukum dan konstitusi organisasi (tertulis dalam Surat Keputusan Kemenkumham RI).
Pernyataan ini menjadi respons atas hasil Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (PJ) Ketua Umum PBNU.
Pernyataan Gus Yahya ini dipublikasikan melalui media nasional, memicu perbincangan di kalangan Nahdliyyin di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
.png)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Katib Syuriyah PBNU, KH Muhyiddin Tohir, memberikan sikap yang mengedepankan ketenangan dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi.
Dalam keterangannya beberapa hari lalu, (11/12/2025) saat menghadiri acara wisuda di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tulang Bawang Barat, provinsi Lampung, Kyai Muhyiddin menyampaikan bahwa seluruh struktur NU — baik PWNU, PCNU, MWC NU, ranting, maupun anak ranting — diminta tetap mengikuti keputusan pimpinan tertinggi organisasi, yakni Rois Aam PBNU.
“Keputusannya sudah jelas. Rois Aam telah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Jadi semuanya harus tenang dan fokus pada kegiatan organisasi. Untuk struktur PWNU, PCNU, MWC NU, dan banom NU, tetap beraktivitas seperti biasa,” kata Kyai Muhyiddin.
Ia menekankan bahwa NU merupakan organisasi besar yang punya tata kelola internal serta aturan yang harus dihormati oleh seluruh warga Nahdliyyin. Pesan serupa ia sampaikan untuk meredam keresahan di tingkat basis, khususnya di kalangan pengurus wilayah dan ranting.
“Kita harap semua pihak tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan ukhuwah serta tradisi organisasi. Fokus kita adalah pelayanan umat dan dakwah, bukan konflik,” pungkas nya.
Penulis : Saharuddin Nur
Editor : Ahmad Sobirin
