TERAS INFORMASI — Hari ini, Sabtu (31/1/2026), di Istora Senayan Jakarta digelar peringatan Hari Lahir (Harlah) satu abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam versi tahun Masehi (1926-2026). Acara yang seharusnya menjadi ikon kebenaran organisasi Islam di Indonesia bahkan dunia tersebut tidak dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Rais ‘Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Presiden Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tampak hadir di lokasi acara.
Ketidakhadiran para tokoh tersebut tentu memiliki alasan yang kuat dan tidak mengurangi kemeriahan hajatan tersebut. Apalagi keutuhan PBNU telah terbentuk kembali setelah dilakukan proses islah antara kubu Rais ‘Aam beserta Sekjen PBNU dengan kubu Ketua Umum PBNU. Meskipun tidak dihadiri oleh Rais ‘Aam dan Sekjen PBNU, Harlah tahun ini tetap bernuansa rekonsiliatif dan menunjukkan semangat keutuhan organisasi.
Namun demikian, peristiwa bersejarah ini dianggap ironis. Padahal NU kini semakin dewasa dan menjadi organisasi terkemuka yang dikenal sebagai bagian integral dalam berdirinya NKRI dengan kesetiaan serta kontribusi yang tak diragukan, organisasi ini dinilai sedang terancam disorientasi serius. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh cara pandang PBNU yang dinilai keliru terkait masalah Palestina, khususnya pandangan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf (GY) mengenai Dewan Perdamaian (DP) yang digagas Presiden AS Donald Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diberitakan berbagai media nasional, GY mendukung keterlibatan aktif Presiden Prabowo Subianto dalam DP dengan alasan lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu terwujudnya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
Pandangan GY ini dinilai menyangkut kebijakan strategis yang terkait dengan eksistensi Republik Indonesia dan Umat Islam di dalam maupun luar negeri, bukan hanya bagi ummat nahdliyyin saja. Penulis menyatakan kekhawatiran bahwa pandangan tersebut dapat dijadikan alat hegemoni makna oleh kekuatan global dan penguasa terkait.
Menurut penulis, pandangan ini lebih parah dibandingkan dengan undangan Peter Berkowitz dalam Acara Kongres Nasional NU (AKN NU) beberapa waktu lalu yang pernah mendapat kritik keras dari Rais ‘Aam. Hal ini disebabkan oleh implikasi yang sangat luas dan dampak strategis yang nyata.
NU harus bersikap tegas terhadap pandangan Ketua Umum yang dinilai menafikan perjuangan para masyayikh terdahulu serta mengabaikan amanat Konstitusi RI yang jelas membela hak asasi manusia, termasuk pembebasan dari penjajahan yang sedang dihadapi bangsa Palestina.
Sementara itu, proyek Trump di Gaza dinilai tidak menyebutkan kata Palestina maupun kesertaan rakyat Gaza dalam rencana tersebut. Proyek tersebut dianggap sebagai kedok untuk menganeksasi Gaza demi kepentingan real estate yang akan dikontrol oleh korporasi di bawah Trump dan pengawasan militer terkait.
Harlah satu abad NU yang seharusnya menjadi pijakan kebangkitan organisasi ini, dinilai seperti diselubungi mendung hitam tebal yang menghalangi jalan ke depan. Tanggung jawab hal ini terletak pada pemimpin di PBNU.
Selamat Harlah ke-100 NU. Semoga Hidayah dan Barokah Allah SWT senantiasa dianugerahkan kepada para masyayikh ulama NU terdahulu dan pengikut mereka yang istiqomah.
Penulis : Maskut CN
Editor : Ahmad Sobirin
