GARUT, Teras Informasi — Kebijakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai kritik tajam. Langkah yang ditempuh dengan alasan penghematan anggaran ini dinilai memiliki cara pandang yang sempit dan berisiko menimbulkan dampak berantai yang jauh lebih besar, baik bagi perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput maupun stabilitas politik nasional.
Kritik ini dilontarkan sebagai tanggapan atas cara pandang sejumlah pejabat yang hanya berpatokan pada perhitungan angka sederhana dalam mengelola program strategis nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghentian kegiatan selama tiga minggu ini dipastikan langsung melumpuhkan rantai pasokan di tingkat paling bawah. Ekosistem ekonomi baru yang baru saja tumbuh dan melibatkan ribuan relawan, petani, peternak, serta pelaku UMKM yang menggantungkan penghidupannya pada program ini, kini terpaksa terhenti aktivitasnya.
Perhitungan birokrasi yang hanya melihat sisi penghematan anggaran dianggap keliru. Pendekatan yang mengabaikan dampak nyata di lapangan justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, salah satunya menurunnya kepercayaan publik.
“Kalau pejabat negara hanya berhitung satu tambah satu sama dengan dua, satu kali satu sama dengan satu, lama-lama bisa jadi satu dikurang satu sama dengan nol. Artinya, nilai manfaat program yang sudah dibangun perlahan bisa hilang,” ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas), Yusup Supriadi, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, hal yang paling dikhawatirkan bukanlah jumlah anggaran yang berhasil dihemat, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat—suatu nilai yang tidak bisa diukur dengan angka. Saat ini, gejala ketidakpuasan sudah mulai muncul melalui aksi protes di berbagai daerah. Jika kondisi ini dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, risiko terganggunya stabilitas nasional akan semakin terbuka lebar.
“Kepercayaan itu nilainya tak terhitung. Kalau ini ditumpangi kepentingan politik, risikonya bisa sangat berbahaya. Bukan lagi soal hitung-hitungan uang, tapi kredibilitas kepemimpinan pun menjadi taruhannya,” tegas Yusup.
Dampak berantai ini juga dikhawatirkan menjalar ke sektor ekonomi makro, mulai dari menurunnya kepercayaan pasar, fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang bisa membebani posisi keuangan negara.
Pihak HMD Gemas mendesak pembuat kebijakan agar tidak melihat persoalan ini secara sepihak. Evaluasi terhadap program nasional harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politik.
Apabila ditemukan kendala dalam tata kelola atau pelaksanaan di lapangan, hal itu seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem, bukan menghentikan seluruh kegiatan. Terlebih, struktur pengawasan dari pusat hingga daerah sudah tersedia dan didukung sistem digital yang memudahkan pengendalian anggaran secara transparan.
Yusup mengingatkan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai terasa berkat program ini justru harus dipercepat, bukan diperlambat.
“Kalau sudah ada kendala, malah harus dikebut agar hasilnya terlihat nyata. Presiden berusaha keras hanya untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Jangan sampai semangat masyarakat, relawan, dan pelaku usaha yang sudah menyala, justru padam dan kendor karena kebijakan ini,” pungkasnya.
