JAKARTA, TERAS INFORMASI – Video yang menunjukkan Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan marah-marah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Margo beberapa waktu lalu menuai tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya datang dari DPP Himpunan Mitra Dapur (HMD) Generasi Emas (Gemas), yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderalnya, Yusuf Supardi, SE, MM, setelah menyimak video produksi Komdigi Tulang Bawang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harusnya diberikan pendampingan, dibentuk Tim pembinaan lalu dikumpulkan arahan yang benar – tidak boleh main tunjuk-tunjuk dengan mengatakan ‘ini anak Kamu!’ Betul saja layanan harus lebih baik bagi penerima manfaat, tapi tidak dengan cara seperti ini, ini berbahaya,” ujar Yusuf.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas pejabat, sekaligus mempertanyakan, “Emang anaknya Bapak Wakil Bupati sudah satu juta persen halal semua? Kalau pejabat semuanya berperilaku seperti ini, nanti gantian rakyat yang akan mengoreksi seluruh pejabat. Ini uang rakyat, jangan digunakan semaunya.”
Yusuf menjelaskan bahwa kasus ini seharusnya menjadi evaluasi bersama, mengingat akhir-akhir ini banyak SPPG yang ditangguhkan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, hal ini bukan tanpa alasan, karena Program MBG dari awal lebih fokus pada kuantitas, sementara kualitas dibiarkan tertinggal.
“Kalau dilakukan verifikasi langsung di lapangan, sebagian besar SPPG berpotensi ditutup, saya yakin dengan kondisi seperti ini,” katanya.
Menurut Yusuf, solusi yang tepat bagi pemerintah daerah adalah membentuk satuan kerja yang melibatkan pemerintah daerah, BGN, dan pemerintah provinsi.
“Tingkat provinsi lebih mudah untuk melakukan koordinasi pembinaan, pendampingan, serta menerima masukan dan saran. Kok malah langsung bentak-bentak begitu? Kita juga sedang berusaha keras, dan teman-teman yayasan atau KSPPG juga harus diperhatikan agar tidak diperlakukan seperti ini.”
Yusuf menambahkan bahwa perbaikan sistem membutuhkan waktu dan dukungan finansial. “Kadang kita juga merasa khawatir, karena untuk memperbaiki ada proses yang harus ditempuh – bahkan baru-baru ini masih dalam proses melunasi utang dari berbagai pihak. Seharusnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, menanyakan informasi secara menyeluruh, melalui surat resmi, atau mengajak untuk berdiskusi mencari solusi perbaikan, baru kemudian dilakukan langkah sangsi. Kini justru langsung mengambil tindakan sangsi saja,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Ahmad Sobirin
