TERAS INFORMASI SEMARANG – Himpunan Mitra Dapur (HMD) Generasi Emas (gemas) menyelenggarakan rapat konsolidasi bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di Semarang pada, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap maraknya pemberitaan di media arus utama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi perbincangan baik dari pihak partai politik mengenai anggaran, maupun para mahasiswa yang mengangkat isu terkait menu yang viral di media sosial.
Hal tersebut dibenarkan oleh, Sekretaris Jenderal HMD Gemas , Yusuf Supardi, SE, MM , mendampingi ketua umum DPP HMD Gemas, Dr, Drs, Yadiman, melalui sambungan telepon memberikan penjelasan kepada Teras Informasi terkait berbagai permasalahan yang muncul dan dibahas dalam pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengenai anggaran MBG yang menjadi perbincangan partai politik, Yusuf menjelaskan bahwa anggaran program ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan oleh DPR RI pada tahun 2025.
“Seluruh partai politik telah menyetujui dalam konsensus penganggaran, sehingga tidak pantas jika kemudian menjadikannya permasalahan. Seharusnya semua pihak mendukung agar program berjalan sukses, bukan malah melarang kadernya memiliki dapur padahal di lapangan mungkin sudah ada. Setelah Pemilu selesai, tugas kita adalah mengawal pelaksanaannya agar lebih baik. Kritik terhadap pelaksanaan sangat diterima, namun harus didasarkan pada data yang jelas,” ujarnya.
Terkait kritik dari mahasiswa, Yusuf menyatakan bahwa sikap kritis calon penerus bangsa sangat baik untuk memastikan program berjalan dengan benar. Namun, ia mengimbau agar penyampaian kritik dilakukan dengan data dan cara yang intelektual, serta menghindari diksi atau narasi yang tidak tepat agar tidak memberikan contoh yang kurang baik bagi generasi muda.
“Kritik yang berbasis data dan sumber jelas akan menjadi bentuk pengawalan yang baik untuk semua program,” katanya.
Mengenai menu yang viral, HMD Gemas menghimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk lebih mawas diri dan melakukan evaluasi diri. Mulai dari penyusunan menu, perhitungan gizi, spesifikasi pemasok bahan makanan berkualitas, hingga proses seleksi oleh kepala gudang dan kontrol kualitas di setiap tahap persiapan, pengelolaan, pemasakan, hingga distribusi.
“Semua tahapan harus terkontrol dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Masalah menu yang viral perlu dievaluasi oleh semua pihak karena terdapat berbagai faktor yang sulit dijabarkan secara terbuka, namun harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Terakhir, terkait adanya suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Yusuf berharap agar proses pemberian suspend dilakukan secara bijak dengan melakukan pemeriksaan mendalam untuk menemukan titik kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab.
“Jika kesalahan ada pada yayasan, maka yayasan yang harus bertanggung jawab, namun terkadang yayasan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur karena diwakili oleh PIC (Person in Charge) masing-masing dapur.
Ini menjadi pembelajaran untuk menciptakan tata kelola yang baik terkait Banper (bantuan pemerintah) melalui program MBG. Kita harus memastikan bahwa suspend tidak diberikan karena faktor sentimen atau prasangka yang tidak berdasar, agar tidak memperparah kondisi yang ada,” pungkasnya.
Penulis : Haikal Lokeswara
Editor : Ahmad Sobirin
