Opini | TERAS INFORMASI — Fenomena pergeseran ini nyata: banyak pimpinan daerah kini lebih memilih menggandeng konten kreator ketimbang memberi ruang bagi wartawan profesional. Bukan tanpa alasan — konten kreator menyajikan visual cepat, gaya naratif yang menghibur, dan hasil instan: viral. Sementara jurnalis butuh waktu verifikasi, menyajikan data berimbang, dan tak selalu membuat “heboh”.
Namun, jika ini dibiarkan, jurnalisme yang menjadi pilar demokrasi bisa kalah sebelum bertanding. Ketika pimpinan daerah lebih peduli citra daripada substansi, dan lebih menginginkan “dukungan” digital daripada kritik membangun, maka ruang kontrol publik menjadi sempit.
Dari sisi bisnis media online, ini memukul telak. Media profesional kehilangan akses, sumber, bahkan kepercayaan publik yang ikut-ikutan memandang media hanya sebagai tukang kritik. Padahal, tugas jurnalis adalah mengawasi, bukan menyenangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bukan soal iri terhadap kreator, tapi soal tanggung jawab informasi. Kreator bekerja untuk algoritma dan audiens, jurnalis bekerja untuk publik dan kebenaran. Jika kepala daerah hanya mendengarkan yang memuji, maka potensi kritik yang menyelamatkan akan hilang.
Kolaborasi mungkin perlu, tapi dengan syarat: jangan matikan peran jurnalis hanya demi kepentingan pencitraan. Jika tidak, maka suatu saat ketika krisis informasi datang, kita akan sadar bahwa hanya jurnalis yang bisa menyajikan fakta — bukan sekadar filter dan efek transisi.
Penulis : Saharuddin Nur
Editor : Ahmad Sobirin
