Dua puluh lima tahun lalu, bangsa ini mencatat sebuah langkah penting yang kerap luput dari sorotan publik. Melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Presiden KH. Abdurrahman Wahid meletakkan fondasi berdirinya BAZNAS sebagai institusi negara dalam pengelolaan zakat. Bagi saya, keputusan ini bukanlah kebijakan biasa, melainkan warisan pemikiran besar tentang bagaimana agama hadir secara nyata dalam kehidupan berbangsa.
Gus Dur memahami zakat tidak berhenti sebagai ritual personal antara manusia dan Tuhan. Ia membaca zakat sebagai instrumen kebijakan publik yang mampu menjawab problem ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan keterbatasan akses ekonomi umat. Di tangan negara yang berkomitmen, zakat dapat menjadi kekuatan sosial yang terorganisir, terukur, dan berdampak luas.
Langkah ini menunjukkan keberanian berpikir yang melampaui zamannya. Gus Dur menempatkan nilai-nilai keagamaan di simpul strategis antara moralitas, keadilan sosial, dan pembangunan nasional. Zakat diposisikan bukan untuk sekadar dikumpulkan, tetapi untuk dikelola secara profesional demi kemaslahatan bersama, tanpa kehilangan ruh spiritualnya.
Dalam konteks hari ini, ketika tantangan ekonomi semakin kompleks, pemikiran Gus Dur justru terasa semakin relevan. Zakat bukan hanya soal kepatuhan individu, tetapi tentang tanggung jawab kolektif membangun bangsa yang berkeadilan. Negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan perlu terus menjaga visi besar ini agar zakat benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar simbol.
Warisan Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa agama dan negara tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling menguatkan, ketika nilai spiritual diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan. Dan di situlah zakat menemukan makna sejatinya—sebagai ibadah yang hidup, bergerak, dan memberi harapan.
Penulis : Samsul
Editor : Sobirin
